TEMPO.CO, Jakarta – Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin kencang. Ceramah pemakzulan Jokowi Hal ini terjadi akibat dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi, seperti nepotisme di Mahkamah Konstitusi dan campur tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun seberapa besar kemungkinan terjadinya pemakzulan?
Arga Pribadi Imawan, dosen ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan ada isu penting yang terabaikan dalam debat pemakzulan Jokowi. “Bagi saya, ada satu pertanyaan kunci yang patut menjadi bahan refleksi publik, yaitu ‘mengapa sekarang?’,” ujarnya kepada tempo.co, Rabu, 17 Januari 2024.
Arga menyayangkan gerakan Petisi 100 Pendukung Kedaulatan Rakyat yang menurutnya agak terlambat menanggapi wacana tersebut. Karena putusan MK, nepotisme MK, intervensi KPK justru menjadi tanda tanya besar, kata Arga.
Selain itu, ia mengungkapkan lambatnya respon menunjukkan sebelumnya ada perbedaan suara aktivis. “Bagi saya (petisi 100) agak lambat, responnya menunjukkan ada perpecahan dalam suara aktivis sebelum desakan ini,” ujarnya.
Arga kemudian mengaitkan perdebatan pemakzulan Jokowi dengan keadaan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu ramai dibicarakan soal dakwaan SBY dan Boedion karena terlibat kasus korupsi Bank Century di penghujung periode pertama pemerintahan SBY. Menurut Argo, situasinya sama saat ini.
“Itu sama saja, menjelang akhir. Menurut saya ini hal yang lumrah, lagipula 10 tahun berkuasa pun menjadi buktinya kekuatan yang kuat sekali,” kata Arga.
Di sisi lain, Arga menyebut persaingan politik saat ini didominasi oleh kekuatan elite partai. “Kemudian persaingan menunjukkan tidak terlalu kuat di tingkat akar rumput, tapi semakin kuat di tingkat elit,” ujarnya.
Periklanan
Namun jika melihat waktu pemakzulan, Arga menilai pemakzulan akan sulit tercapai. Hal ini berkaitan dengan proses pemakzulan, kata dia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. “Kalau melihat kemungkinannya, dengan jangka waktu yang sangat pendek dan proses yang panjang, menurut saya pemakzulan cukup sulit untuk dilakukan,” ujarnya. dikatakan.
Ia pun membeberkan alasan lain, menurut Argo, pemakzulan sulit dilakukan karena DPR sudah diisi koalisi pendukung Jokowi. Hal ini diperparah dengan manuver Jokowi yang mengajak partai oposisi masuk dalam pemerintahan. Jadi syarat pemakzulan melalui DPR akan sulit, kata Arga.
Namun pada pemilu 2024 mendatang, Arga berharap pemilih lebih cerdas dalam memilih informasi. Urgensinya pemilu, pemilih harus pintar-pintar melihat angka-angka di belakang calon presiden, ujarnya.
Selain itu, Arga berharap pemilih muda lebih peduli terhadap kinerja eksekutif dan legislator ke depan. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan di TPS Fisipol UGM, pemilih tidak tertarik dengan kinerja lembaga eksekutif dan legislatif. “Pemilih muda cenderung acuh dalam memantau kinerja eksekutif dan legislatif, itu pekerjaan rumah penting kita,” kata Arga.
Sebelumnya, isu pemakzulan Jokowi pertama kali dilontarkan oleh politikus PKS Mardani Ali Sera. Ia membuka kemungkinan untuk memakzulkan Jokowi jika tudingan ikut campur dalam Pilpres 2024 terbukti benar. Kemudian seratus karakter ditambahkan Petisi 100 Hal serupa juga diutarakan atas dugaan penyalahgunaan konstitusi.
Pilihan Editor: Siapa saja tokoh dalam petisi 100 usulan pemakzulan Jokowi? Berikut ratusan nama
Quoted From Many Source
